Kamis, 04 Juni 2015

Putuskan Desa Batu Karang Masuk Kabupaten Buru,Gubernur Maluku Harus Digugat

Ilustrasi Pro Kontra
Namrole, Bedah Nusantara.com: Langkah Gubernur Maluku, Said Assagaff yang memutuskan Desa Batu Karang, Kecamatan Fena Fafan, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) masuk ke Kabupaten Buru tak diterima begitu saja oleh komponen masyarakat, termasuk pemuda di Kabupaten Bursel. Bahkan, keputusan itu pun dikecam keras.

Sebab, keputusan itu dinilai tak rasional dan tak didukung dengan indikator yang kuat sehingga patut dipertanyakan apa indikator yang digunakan oleh Assagaff sebagai landasan keputusan itu.

“Keputusan Gubernur Maluku, Said  Assagaff yang mengacuh pada kerja tim asistensi pemerintah Provinsi Maluku yang bekerja untuk menentukan tapal batas, baik itu Waehotong dan Batu Karang yang lagi disengketakan oleh Kabupaten Buru dan Kabupaten Bursel, yang mana pada beberapa hari lalu yang menetapkan Batu Karang masuk Kabupaten Buru patut dipertanyakan,” kata Tokoh Pemuda Kabupaten Bursel, Adisam Solissa kepada media ini di Namrole, Rabu, 3 Juni 2015.

Dirinya mempertanyakan, indikator apa yang digunakan oleh Gubernur Maluku dalam menetapkan Batu Karang masuk dalam Kabupaten Buru.

Karena, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemekaran Kabupaten Bursel di Provinsi Maluku, Bursel dimekarkan dimekarkan dengan lima Kecamatan.

Dimana, Dusun Batu Karang yang telah menjadi Desa dari Desa induknya Mngeswaen itu merupakan bagian dari Kecamatan Leksula saat Bursel dimekarkan.

“Itu berarti Batu Karang itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kecamatan Leksula dan merupakan bagian dari Kabupaten Bursel. Dimana, Batu Karang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kecamatan Fena Fafan saat ini sejak Kecamatan Fena Fafan dimekarkan menjadi Kecamatan Baru di Kabupaten Bursel. Untuk diketahui pula, Batu Karang telah ditetapkan dari Tahun 2012 itu menjadi Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bursel,” urainya.

Menurut fungsionaris KNPI Kabupaten Bursel ini, sejauh ini pun, masyarakat Desa Batu Karang dari aspek keagamaan, aspek pelayanan kemasyarakatan, aspek pelayanan adat, semuanya itu berproses dengan Kabupaten Bursel.

Fakta hari ini, tambahnya, membuktikan bahwa dari kurang lebih 60 kepala keluarga, itu hanya 15 kepala keluarga yang menghendaki mendengar kabupaten Buru, sedangkan sisanya tetap mempertahankan mendengar Kabupaten Bursel.

“Olehnya itu, keputusan Gubernur Maluku patut kami kecam. Sebab, keputusan itu tidak berdasarkan fakta lapangan maupun tidak berdasarkan indikator yang kuat. Sebab, jika menggunakan aspek adat, aspek adat yang mana, karena dalam fakta membuktikan bahwa Pulau Buru ini tidak bisa dibagi dalam bentuk apa pun. Tetapi, kita hanya diberikan tanggung jawab yang sama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di Buru ini. Sebab, sejak zaman leluhur tidak ada pembagian Buru dan Bursel,” paparnya.

Maka dari itu, tambahnya lagi, jika ada yang mengatakan bahwa keputusan Gubernur Maluku itu berdasarkan tapal batas adat. Dimanakah dan siapakah yang bisa membuktikan bahwa sejak zaman dahulu itu leluhur pernah membagi Buru ini menjadi Buru dan Bursel.

Sebab, katanya, Pulau Buru ini tidak bisa dipisahkan oleh siapa pun sehingga jika dikatakan keputusan itu berdasarkan pendekatan secara adat, patut dipertanyakan mereka yang ada di tim asistensi maupun Assagaff mengerti adat ataukah tidak.

“Karena jika kita berbicara menyangkut konteks adat, maka kita mesti duduk bersama dan kita berbicara dari hati ke hati dan memutuskan secara sebagaimana budaya orang Buru untuk menyelesaikan persoalan itu dengan sistem musyawarah mufakat. Itu budaya kita orang Buru,” tandasnya.

Menurutnya, keputusan Assagaff itu sangat merugikan masyarakat di perbatasan Buru dan Bursel maupun secara umum di Kabupaten Bursel.

Maka dari itu, Solissa meminta Pemerintah Kabupaten Bursel yang dipimpin oleh Bupati Tagop Sudarsono Solissa maupun Wakil Bupati Buce Ayub Seleky serta Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bursel yang dipimpin oleh Arkilaus Solissa (Ketua/PDIP), Gerson Eliazer Selsily (Wakil Ketua/Partai Demokrat) dan La Hamidi (Wakil Ketua/PAN) tidak tinggal diam dalam meresponi keputusan Gubernur itu, tetapi harus menanggapinya melalui jalur hukum guna mengembalikan Desa Batu Karang ke pangkuan Pemerintah Kabupaten Bursel.

“Olehnya itu, kami mendorong dan mendesak Pemerintah Kabupaten Bursel bersama DPRD Kabupaten Bursel untuk sesegera mungkin melakukan upaya hukum melalui jalur hukum guna mengembalikan Batu Karang ke wilayah Bursel.Sebab Gubernur Maluku patut digugat dengan keputusannya itu, sebab sangat merugikan masyarakat di perbatasan maupun di Bursel sendiri,” tandasnya.

Selain itu, Solissa yang juga fungsionaris GAMKI Kabupaten Bursel ini pun turut mempertanyakan, apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru bagi masyarakat di Desa Batu Karang.

“Olehnya itu, kami minta Gubernur berhati-hati dalam memutuskan hal semacam ini, termasuk di kawasan Waehotong yang juga disengketakan,” paparnya.

Dirinya menjelaskan bahwa dalam Pilkada Kabupaten Buru Tahun 2012 lalu, Desa Batu Karang dinyatakan masuk Kabupaten Bursel sehingga masyarakat disana tidak mempergunakan hak pilih mereka saaat Pilkada Kabupaten Buru itu.

“Begitupun dengan beberapa agenda terakhir demokrasi di daerah ini, yakni pemilihan Presiden, Gubernur dan Legislatif pun ternyata Desa Batu Karang masih tetap masuk dalam wilayah Kabupaten Bursel,” terangnya.

Bahkan, lantaran dinilai keputusan Gubernur Maluku berdasarkan kerja tim asistensi Provinsi Maluku itu, pria asal Kecamatan Fena Fafan yang akrab disapa Sam ini pun menduga bahwa Tim Asistensi Provinsi Maluku itu masuk angin.

“Olehnya itu, patut kami pertanyakan apa yang menjadi indikator Gubernur Maluku dalam memutuskan hal itu. Sebab, dengan kondisi demikian, kami patut mencurigai tim asistensi pemerintah provinsi Maluku masuk angin,” paparnya. (BN-07)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: Putuskan Desa Batu Karang Masuk Kabupaten Buru,Gubernur Maluku Harus Digugat Rating: 5 Reviewed By: Redaksi Nusantara