Pasca Pelantikan KIP Maluku Gelar Konferensi Pers

Pasca Pelantikan KIP Maluku Gelar Konferensi Pers

Kamis, 28 November 2019,

Maluku,Bedahnusantara.com: Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Maluku akhirnya terbentuk berdasarkan UU. Nomor 14 Tahun 2008 dan resmi dilantik pada 27 November 2019, setelah melalui beberapa tahapan seleksi.
Pasca Pelantikan KIP Maluku Gelar Konferensi Pers


Adapun beberapa tahapan yang sudah dilalui mulai dari pendaftaran, tes potensi, tahap psiko tes dan dinamika kelompok, wawancara, setelah itu peserta yang lolos wajibkan membuat makalah terkait dengan visi misi dan program kerja yang akan dilakukan jika terpilih. 

Setelah itu panitia mengajukan nama calon kepada Gubernur Maluku untuk diserahkan kepada DPRD untuk mengikuti uji kepatutan, dan setelah penilaian oleh DPRD ditetapkan 5 orang anggota Komisi Informasi Publik Provinsi Maluku yaitu; Drs. Mochtar Touwe, M. Ikom, M Kamil Fuad, S.E, Siti Nur Malawat, S.H, Richard Sipahelut, S.E, dan Chany Latuhihin, S.Sos. Kemudian yang dinyatakan lulus tersebut diajukan kepada Gubernur Maluku untuk ditetapkan sebagai anggota Komisi Informasi terpilih dan dilantikan pada tanggal 27 November 2019.

David Katayane secara resmi memperkenalkan anggota Komisi Informasi Publik dalam Konfersi pers, dan mereka yang dilantik sebagai anggota KIP juga sudah melakukan pleno pertama dan melakukan pemilihan komposisi pengurus yang terdiri dari; Drs. Mochtar Touwe, M. Ikom selaku Ketua Komisi,Richard Sipahelut, S.E selaku Wakil Ketua Komisi,Chany Latuhihin, S.Sos Bagian Kelembagaan,M Kamil Fuad, S.E Bagian ASE, Advokasi Sosialisasi dan Edukasi,Siti Nur Malawat, S.H Bidang PSI, Penyelesaian Sengketa Informasi. 

Mochtar Touwe selaku Ketua Komisi dalam kesempatan ini menjelaskan tugas dari PSI, terkait untuk memperoleh informasi itu ada tahapan dulu ketika masyarakat ingin mendapatkan informasi bisa datang ke badan Publik. 

"Kita mengarahkan juga setiap Badan Publik itu harus memiliki PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), PPID ini yang nantinya akan menyiapkan informasi mendokumentasikan dan menyimpan informasi, jika masyarakat ingin memperoleh informasi itu lewat PPID." ujar Siti Nur Malawat, S.H selaku pengelola Bidang,Penyelesaian Sengketa Informasi(PSI).

Jika dari PPID tidak memberikan informasi yang dibutuhkan maka bisa menyampaikan laporan kepada atasan PPID, kalaupun belum didapatkan maka selanjutnya bisa disampaikan kepada Komisi Informasi. 

"Sampai ke kita baru kita akan memproses permintaan informasi tersebut." tutupnya (BN-04)
loading...

TerPopuler