Kamis, 19 Desember 2019

PARKINDO Minta Surat Edaran Libur Pemprov Maluku Direvisi

Maluku, Bedahnusantara.com: Sejumlah masyarakat menyangkan sikap Pemerintah Provinsi Maluku yang dianggap tidak mencerminkan rasa toleransi antara umat beragama terkhususnya bagi umat Kristiani, hal itu tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi Maluku dan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku.
PARKINDO Minta Surat Edaran Libur Pemprov Maluku Direvisi


Sejak dikeluarkannya surat edaran dari pemerintah Provinsi Maluku terkait penetapan hari libur nasional di lingkungan pemerintah provinsi Maluku nomor 800/4496 tertanggal 18 Desember 2019 yang mana isi dari surat edaran tersebut sedikit menimbulkan kontroversi sebab pada bagian-bagian isi surat ada hal-hal yang dirasakan menciderai umat Kristiani.

Hal tersebut dikarenakan dalam bagian isi surat edaran tersebut, ada perintah kepada seluruh pegawai negeri sipil lingkung Provinsi Maluku, untuk ditanggal 26 Desember 2019 sudah harus kembali beraktifitas seperti biasa hingga tanggal 31 Desember 2019. padahal pada tanggal 26 Desember tersebut, banyak umat Kristianai termasuk pegawai negeri sipil (PNS) yang beragama Kristen masih dalam hari raya Natal ke dua dan mengikuti ibadah digereja serta adanya pelaksanaan pembaptisan anak masal pada hari tersebut sesuai dengan jadwal pelayanan Gereja Protestan Maluku.

Menyikapi hal tersebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partisipasi Kristen Indonesia (PARKINDO) Provinsi Maluku, memintakan kepada Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail untuk dapat merefisi surat edaran tersebut.

Demikian penegasan tersebut disampaikan oleh Steve Palyama selaku Sekretaris DPD PARKINDO Maluku di Ambon.

Menurutnya, surat edaran yang diterbitkan oleh Pemrintah Provinsi Maluku tertanggal 18 Desember 2019 dan ditanda tangani oleh Sekda Maluku itu Harus direvisi dan diperbaiki.

" kami memintakan agar Bapak Gubernur Maluku, Bapak Murad Ismail dapat menyikapi persoalan ini, dan juga dapat melakukan langkah revisi terhadap surat edaran tersebut. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengamatan kami pada isi surat edaran itu terdapat sebuah pesan tersirat bahwa seluruh ASN dan PNS di lingkup Provinsi Maluku, sudah harus kembali bekerja atau beraktifitas sejak tanggal 26 Desember 2019, dan ini kami nilai menciderai perasaan Umat Kristiani di Maluku,"Jelasnya.

Diterangkan Palyama jika isi surat edaran tersebut seperti demikian maka, ini adalah suatu bentuk pencideraan terhadap umat Kristiani di Maluku. memang surat tersebut adalah produk hukum dari pemerintah yang memiliki kekuatan hukum, hanya saja demi menjaga kerukunan umat beragama terutama bagi umat Kristiani kami berharap pemerintah Provinsi Maluku dapat melakukan revisi dan kebijakan terhadap surat tersebut.

"Hal ini perlu dilakukan oleh Pemda Provinsi Maluku, dikarenakan pada tanggal 26 Desember 2019 seusai perayaan Natal biasanya Umat Kristiani masih ada dalam perayaan Natal hari kedua (di hari tanggal 26 Desember tersebut), dan bagi umat Kristiani terkhusus bagi Umat Gereja Protestan Maluku (GPM), pada tanggal 26 Desember itu masih tetap diadakan ibadah pagi digereja disertai prosesi pembaptisan anak secara massal yang melibatkan seluruh umat dari gereja Protestan Maluku," Terangnya.

Oleh karena itu, dengan tidak bermaksud membela para ASN dan PNS yang malas, kami berharap Pemda Maluku dapat melihat hal ini dalam kacamata toleransi umat beragama di Maluku, yang mana selama ini Provinsi Maluku dikenal sebagai laboratorium kerukunan umat beragama di Indonesia.

Karenanya, kami berharap pemerintah provinsi Maluku dalam hal ini gubernur Maluku dapat melihat hal ini sebagai suatu bentuk toleransi antar umat beragama di Maluku dan kemudian tidak menjadi dasar untuk menindak para pegawai negeri sipil lingkup pemerintah provinsi Maluku yang manakala pada tanggal 26 Desember tidak dapat memasuki kantor instansi terkait sebab pada hari itu Mereka bisa saja berada di rumah-rumah ibadah termasuk gereja untuk beribadah pada hari tersebut.

" Dengan demikian besar harapan kami agar surat edaran tersebut dapat direvisi dan diperbaiki, kalaupun memang tidak bisa direvisi kiranya gubernur Maluku maupun Sekda Maluku dapat mengeluarkan sebuah pernyataan melalui media massa atau Media elektronik untuk menyatakan bahwa ada sebuah kebijakan khusus untuk menghargai para ASN dan PNS lingkup Provinsi Maluku yang beragama Kristiani khusus pada tanggal 26 Desember saja, untuk tidak mendapatkan sanksi apabila tidak memasuki kantor dikarenakan masih dalam proses perayaan hari besar gerejawi berupa Natal hari kedua dan juga prosesi baptisan massal," Tutupnya.(BN-08)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: PARKINDO Minta Surat Edaran Libur Pemprov Maluku Direvisi Rating: 5 Reviewed By: bedahnusantar