Tak Hormati Penjabat Negeri, Panitia Penjaringan Lakukan Proses Tanpa Pemberitahuan

Tak Hormati Penjabat Negeri, Panitia Penjaringan Lakukan Proses Tanpa Pemberitahuan

Minggu, 04 Oktober 2020,

Ambon, Bedahnusantara.com: Kepanitian yang melakukan proses penjaringan dan pemilihan Raja Negeri Siri Sori Amalatu disinyalir melakukan proses pentahapan yang sarat rekayasa dan konspirasi untuk menghalangi lahirnya figur yang bersih dan jujur di Negeri tersebut.

Noke Kesaulija Penjabat Negeri Siri Sori Amalatu dan Baileo Adat Negeri


Fakta ini terungkap setelah pada pemberitaan sebelumnya, sejumlah bakal calon Raja Negeri Siri Sori Amalatu membeberkan aksi dan tindakan tidak profesional bahkan tidak tranparan, serta sarat rekayasa dan bermuatan konspirasi yang dilakukan oleh pihak kepanitiaan dalam proses penjaringan dimaksud.


Setelah dilakukan penelusuran lebih jauh oleh pihak media Bedahnusantara.com, didapati fakta baru yang cukup mencengangkan, yakni; dugaan tindakan rekayasa dan sarat konspirasi oleh pihak panitia penjaringan calon Raja Negeri Siri Sori Amalatu ini, bukanlah isapan jempol (kabar burung). Akan tetapi hal tersebut adalah benar dan pasti.


Hal ini diketahui setelah pihak media Bedahnusantara.com, mengkonfirmasikan berbagai hal kepada pihak Penjabat Negeri Siri Sori Amalatu, Noke Kesaulija.


Dalam penjelasannya, Noke Kesaulija yang juga Penjabat Negeri Siri Sori Amalatu ini mengungkapkan, Hal yang mesti diketaui secara baik adalah bahwa, dalam proses penjaringan hingga penetapan calon raja di Negeri Siri Sori Amalatu, saya sementara tidak berada di Negeri (Kampung) Siri Sori Amalatu.


" Semua proses pentahapan tidak saya ketahui secara baik, dikarenakan saya sedang menjalankan tugas selama kurang lebih dua minggu di Ambon, dan tugas ini adalah instruksi dari Camat kepada saya,". Ungkapnya


Sekain itu lanjutnya, selaku seorang Penjabat Negeri (Pemimpin di Negeri), saya sangat merasah resah dan marah, sebab saya sama sekali tidak pernah dihargai oleh pihak panitia. hal ini saya katakan, sebab semua proses pentahapan atau kerja kepanitiaan selama ini, saya tidak pernah diberikan informasi dan laporan perkembangannya sama sekali.


" Sebab itu saya ingin mempertanyakan kapasitas saya selaku Penjabat di Negeri, mengapa saya tidak dihargai dan dihormati sama sekali oleh pihak panitia. Sebab selama ini proses dan kerja kepanitiaan sama sekali tanpa ada pemberitahuan kepada saya. Bahkan saya baru mengetahui kalau proses penjaringan telah terselesaikan, ketika saya mengambil inisiatif untuk menghubungi pihak panitia pelaksana guna mempertanyakan perkembangan prosesnya," Terang Kesaulija.


Tak hanya sampai disitu, saya juga menyampaikan kepada kepanitiaan, terkait persoalan yang dialami oleh Bapak Julius Kesaulija, yang mana Bapak Julius Kesaulija, menolak menandatangi berkas dokumen pengguguran dirinya sebagai bakal calon raja, disebabkan oleh tidak adanya penjelasan dan alasan yang jelas dari panitia mengapa dirinya (Julius Kesaulija) digugurkan.


" Saya bahkan menyatakan kepada Bapak Julius, kalau panitia berlaku seperti demikian, maka berkas itu jangan di tanda tangani dan kembalikan saja kepada pihak panitia,".


Olehnya, Kata Kesaulija, guna mengetahui kebenatan kasus tersebut saya bahkan mempertanyakan dengan tegas kepada pihak panitia, mengapa dan dengan alasan apa sampai bapak Julius dan Junus Kesaulija digugurkan dari proses pencalonan raja.


Saya bahkan menjelaskan, tambahanya, jika kepanitian beralasan bahwa hal itu didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 dan Peraturan Negeri (Perneg) nomor 01 dan 03, sebagai dasar menggugurkan Bapak Junus Kesaulija dan Julius Kesaulija, maka hal itu sungguh sangat tidak masuk akal dan juga tidak masuk akal.


" Mengapa demikian, sebab saya menjelaskan kepada mereka (Panitia) mengapa proses dan dalil itu baru dilakukan sekarang, padahal saat pemilihan raja yang lampau yakni antara Frami T Kesaulija dan Julius Kesaulija tidak dipakai, bahkan pada saat itu bapak Julius Kesaulija sudah memasuki usia 66 Tahun, akan tetapi tetap diloloskan oleh panitia hingga tahap pemilihan secara demokrasi," Paparnya.


Akan tetapi, Ungkap Noke, pihak panitia malah memberikan alasan yang tidak logis dan aneh yakni; pada proses pemilihan raja yang lampau perda dan perneg tersebut tidak dapat dipakai diakibatkan oleh karena faktor camat yang lama.


" Panitia menyatakan hal itu terjadi dikarenakan oleh pihak Camat yang lama (camat yang telah usai masa baktinya) sehigga perda dan perneg yang sama yang dipakai juga hari ini tidak dapat diberlakukan. Namun bagi saya, dalam penegasan kepada pihak panitia saya menyatakan hal itu tidak bisa dijadikan alasan apalagi menyalahkan orang lain sebagai dalil, sebab peraturan itu tetaplah berlaku dan tidak bisa dibatalkan oleh karena alasan faktor Camat yang lama, olehnya jika pada pemilihan raja yang lama tidak diberlakukan, maka pada pemilihan raja kali ini pun perda dan perneg yang sama tersebut tidak boleh dipakai juga sebagai dasar menggugurkan seseorang," Tegasnya.


Tidak sampai di situ saja, lanjutnya, Saya bahkan sudah memerintahkan untuk prosesnya dipending sementara hingga saya selesai dengan tugas dinas ini, barulah kami akan membahas persoalan ini secara baik, akan tetapi Panitia sama sekali tidak mengindahkan perintah saya dan tetap melanjutkan hasil kerja mereka hingga ke masohi.


" Yang menjadi pertanyaan saya, apakah memiliki sebuah kekuatan hukum (SAH) apabila berita acara dan dokumen hasil kerja kepanitiaan tidak ditanda tangani oleh seorang kepala daerah (Penjabat) Negeri?, jika memang hal itu SAH, maka apa gunanya SK Bapak Bupati yang melantik saya selaku penjabat Raja di Negeri Siri Sori Amalatu," Ungkapnya Geram.


Untuk diketahui Kepanitiaan Penjaringan Raja Negeri Siri Sori Amalatu ini dipimpin oleh Johanis kakisina (ketua) Sami Tutuhatunewa (Sekretaris) Anggota 1. Rita Ketsia Pelupessy/K, Anggota 2. Marice Liklikwatil, Anggota 3. Julius Tutuhatunewa, bersama empat orang anggota lainnya.


Besar dugaan, adanya tindakan rekayasa dan konspirasi dalam proses penjaringan Raja Negeri Siri Sori Amalatu ini, diakibatkan oleh karena adanya upaya menghalagi pengungkapan kasus dugaan tidak pidana korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari T.A. 2015 s/d T.A. 2020, yang mana dalam proses pengelolaannya sama sekali tidak melibatkan masyarakat, baik dari Negeri Siri Sori Amalatu maupun Dusun PIA yang menjadi satu kesatuan dalam tatanan adat Negeri Siri Sori Amalatu. (BN-08)

loading...

TerPopuler