Diduga Demi Menutupi Kejahatan Pada Proyek Air Bersih Halong, Haurissa Nekat Bohongi Awak Media

Diduga Demi Menutupi Kejahatan Pada Proyek Air Bersih Halong, Haurissa Nekat Bohongi Awak Media

Senin, 16 November 2020,

Ambon,Bedahnusantara.com: Air bersih merupakan hal yang fital bagi kehidupan manusia, sebab dalam segala aspek yang dilakukan oleh manusia membutuhkan air bersih.



Dengan demikian, ketersediaan air bersih menjadi sesuatu yang penting untuk dihadirkan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.


Akan tetapi apalah jadinya jika proyek pembangunan air bersih milik Balai WiAlayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku pada daerah Negeri Hallong, Kecamatan Baguala Kota Ambon terindikasi sarat rekayasa dan penyalah gunaan kewenangan.



Hal tersebut merupakan dugaan yang kemudian semakin menguat kebenarannya setelah sejumlah fakta terungkap dilapangan berdasarkan investigasi team Bedahnusantara.com. pada lokasi dimana proyek tersebut berlangsung.


Dalam penulusurannya, pada Selasa (17/11/2020) di Desa Halong, lokasi proyek air bersih tersebut dikerjakan. Team media Bedahnusantara.com menemukan sejumlah fakta yang mencengangkan dan tidak dapat diterima dalam tataran aturan normatif.



Fakta pertama yang ditemukan adalah bahwa, pembangunan proyek air bersih milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku ini, tidak disosialisasikan kepada masyarakat, hanya kepada oknum-oknum dari pihak pemerintah Negeri Hallong. Yang kemudian menimbulkan sejumlah pergolakan terkait proyek tersebut.


Fakta kedua yang ditemui oleh team Bedahnusantara.com adalah bahwa,terdapat sejumlah hal yang menjanggal dan terkesan tidak transparan, dimulai dari papan proyek yang tidak mencantumkan lama masa kerja, atau jangka waktu pengerjaan proyek tersebut,padahal dalam mekanisme aturan diwajibkan mencantumkan jangka waktu kerja. Dan yang lebih parahnya lagi kini papan proyek tersebut telah dicabut dari lokasi.



Fakta ketiga yang diperoleh oleh team adalah bahwa, pembangunan jaringan instalasi (Pipa Nisasi) tidak sesuai dengan mekanisme (ditanam dalam tanah), melainkan dijalankan diatas badan jalan (setapak) dan ada sejumlah yang jaringan pipa yang dipasag pada dahan pohon (batang pohon pisang) sesuai foto lapangan. 


Tak hanya itu, dalam investigasi dan konfirmasi dilapangan, ternyata terdapat persoalan yang fatal yakni bahwa proyek pembangunan air bersih tersebut telah terhenti selama kurang lebih dua minggu disebabkan oleh petahnya alat bor yang digunakan (pengakuan sejumlah warga).


Ketika sedang mengivestigasi lapangan, ternyata team Bedahnusantara.com, kemudian didatangi oleh utusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Wilayah Sungai (BWS) Jhon Haurissa, yakni (Yan Rumra) yang juga adalah direksi lapangan dan menangani proyek tersebut.



Dalam penjelasannya, direksi lapangan Yan Rumra menyatakan bahwa, pekerjaan tersebut berjangka waktu selama 180 hari kalender (tanpa disertai bukti di papan proyek).


" Dalam kontrak itu ada, masa kerjanya selama 180 hari kerja, dan keterlambatan ini, dikarenakan oleh ada mata bor yang patah di dalam lobang penggalian sehingga harus diangkat, dan hal tersebut menanti datangnya alat dari Jawa,".


Lebih lanjut dijelaskannya, terkait adendum sementara dibuat, dan jika tidak ada adendum pun tidak menjadi soal, semua itu bisa berdasarkan kebijakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saja.


" Adendum sementara dibuat, dan kalau belum pun semua bisa lewat kebijakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saja," Ungkap Yan Rumra (Berdasarkan hasil rekaman) team media. 


Menyikapi sejumlah temuan oleh team media Bedahnusantara.com tersebut, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Wilayah Sungai (BWS) Jhon Haurissa ketika dikonfirmasi menyatakan bahwasannya; pekerjaan tersebut diatas tidak ada persoalan, semua baik-baik saja, dan terkait masalah dilokasi, hal tersebut hanya karena ada terjadi patahan pada mata bor (alat pengeboran).



" Dilokasi itu ada persoalan apa? sebenarnya tidak ada persoalan, yang terjadi hanya soal teknis saja. Kami saat sosialisasi dilapanan kami sudah sosialisasi dengan semua masyarakat bahkan melibatkan pemerintah Negeri, selain itu persoalan papan proyek, itu hanya hal biasa, sebenarnya masa kerja itu 240 hari kerja (waktu kalender), jadi tidak benar itu 180 tapi 240 hari," Ungkap Haurissa tanpa mampu menunjukan bukti kebenarannya (dokumen kontrak).


Ketika disinggung soal adendum karena pekerjaan lapangan terhenti, Haurissa mengatakan bahwa; adendumnya sudah ada dan pelaksanaan adendum itu dikarenakan oleh pandemi Covid-19 (bencana Non Alam), sehingga mesti dilakukan adendum yang kemudian diberi masa waktu tambahan sebanyak 90 hari kerja lagi hingga pada 31 Desember 2020 nanti.


" pelaksanakan adendum tersebut dilaksakan karena Covid-19, sehingga pekerjaan terhenti dan akhirnya kami adendum untuk tambah masa kerja selama 50 hari s/d 90 hari kerja, olehnya kami akan berakhir masa kontrak hingga 31 Desember," Jelas Haurissa tanpa mampu menunjukan bukti adendum.



Diakhir penjelasannya Haurissa menjelaskan akan segera mengganti papan proyek untuk sesuai dengan pengakuannya yakni 240 hari kerja. Yang terpenting nanti masyarakat bisa menikmati manfaatnya. 


" Yang penting nanti masyarakat bisa terima dan nikmati manfaatnya," Katanya menegaskan.(walaupun dalam kenyataannya hal tersebut dilakukan atau dikerjakan disertai dengan sejumlah ketidak benaran dan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan kawan-kawannya, berdasarkan fakta temuan Team Media Bedahnusantara.com)


Untuk diketahui, pelaksanaan adendum hanya bisa dilakukan jika ada bencana alam yang mengganggu jalannya proyek fisik, atau kendala teknis yang tidak bisa ditangani dengan manual. Sehingga dalil bahwa adendum terjadi dikarenakan Covid-19, seperti yang ditegaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Wilayah Sungai (BWS)  dalam hal ini Jhon Haurissa tidak bisa dibenarkan. 


Selain itu, ada dugaan semua penjelasan dari Jhon Haurissa, hanyalah akal-akalan untuk menutupi semua dugaan kejahatan dan cacat prosedural yang dilakukan oleh pihak PPK, Direksi bersama Kontraktor (Rekanan).


Adanya sikap ingin mengganti papan proyek baru pada lokasi proyek dengan mencantumkan jumlah masa kerja, hanyalah akal-akalan untuk menutupi kebenaran bahwa proyek tersebut telah gagal dikerjakan sejak dua bulan lalu. Namun diperpanjang secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Wilayah Sungai (BWS)  dalam hal ini Jhon Haurissa. 

sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Yan Rumra, bahwa ini semua bisa pakai kebijakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Wilayah Sungai (BWS)  yakni Jhon Haurissa. (BN-08)

loading...

TerPopuler