Inflasi Maluku Tahun 2020 Rendah

Inflasi Maluku Tahun 2020 Rendah

07 Januari 2021,

Ambon,Bedahnusantara com:Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada tahun 2020 tercatat 0,2 persen (year on year/yoy), berada di bawah inflasi Nasional yang tercatat 1,68 persen (yoy) serta di bawah target pencapaian inflasi tahun 2020 yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3 persen ±1 persen (yoy).



Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Noviarsano Manulang melalui release yang dikirim kepada Bedahnusantara.com, Kamis (0701/2021).


Dia mengakui, inflasi yang rendah dipengaruhi oleh permintaan yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Maluku, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kestabilan harga.


Karena, IHK Desember 2020 yang tercatat deflasi mendorong capaian inflasi Provinsi Maluku tahun 2020 yang rendah. 


"Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada Desember 2020 tercatat deflasi sebesar 0,08% secara bulanan (month to month/mtm), sedikit lebih tinggi dibandingkan November 2020 yang mencatat deflasi sebesar 0,09% (mtm)," ujarnya.


Rendahnya tekanan inflasi Maluku pada Desember 2020 utamanya disebabkan oleh deflasi kelompok transportasi sebagai akibat dari terbatasnya permintaan masyarakat terhadap jasa angkutan udara seiring dengan pengetatan pembatasan sosial di Pulau Jawa yang menjadi daerah tujuan mayoritas penduduk Maluku. 


Karena itu, berdasarkan Survei Pemantauan Harga yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, harga tiket angkutan udara mengalami penurunan Rp100.000,00 hingga Rp400.000,00 pada Desember 2020 jika dibandingkan dengan November 2020. 


"Penurunan harga tiket angkutan udara utamanya terjadi pada rute penerbangan Ambon-Jakarta," paparnya.


Dia mengakui, deflasi Maluku pada Desember 2020 juga disebabkan oleh deflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau yang utamanya disebabkan oleh utamanya disebabkan oleh turunnya harga komoditas ikan segar, yaitu ikan layang, ikan cakalang dan ikan selar. Selain itu, harga komoditas buah juga tercatat menurun, yaitu pepaya dan apel.


"Deflasi Maluku lebih dalam tertahan oleh kenaikan tekanan inflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki yang yang utamanya disebabkan oleh inflasi komoditas kemeja pendek pria dan pakaian anak. Naiknya harga pakaian sejalan dengan naiknya permintaan terhadap pakaian baru menjelang Natal dan Tahun Baru di Kota Ambon," ungkapnya.


Pada Desember 2020, TPID Provinsi Maluku fokus pada aktivitas pengawasan pasokan bahan pokok dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru. 


Dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, TPID Maluku mengundang seluruh TPID kota dan kabupaten di Maluku untuk melaksanakan rapat koordinasi secara virtual. 


Adapun dalam rapat tersebut, kata dia, setiap TPID kota dan kabupaten telah memaparkan strategi yang akan dilakukan sepanjang Desember 2020, yaitu operasi pasar murah, pengawasan harga bersama Satgas Pangan serta memastikan kelancaran transportasi penyeberangan antara pulau untuk distribusi bahan pokok. 


"Rapat koordinasi TPID juga dilakukan di Kota Tual dan dipimpin oleh Walikota Tual. Selanjutnya, dalam rangka menjaga stabilitas harga ikan segar menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku bersinergi dengan pelaku usaha online untuk memberikan potongan harga. Adapun program ini dilakukan melalui aplikasi belanja online “Pigi Pasar”," terangnya.


Dia menambahkan, inflasi Provinsi Maluku sepanjang tahun 2020 berada pada level rendah dan stabil. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Satgas Pangan, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya untuk mengendalikan harga. 


"Adapun pengendalian inflasi di Maluku dilakukan melalui strategi kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distr ( BN-02)

TerPopuler