Kartu Vaksin Jadi Kendala Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Publik

Kartu Vaksin Jadi Kendala Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Publik

30 Juli 2021,


Ambon,Bedahnusantara.com:
Kartu vaksin saat ini menjadi salah satu dokumen penting selain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam memperoleh pelayanan publik.

 

 Kartu Vaksin Jadi Kendala Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Publik

Hal ini menyebabkan, masyarakat  kesulitan dalam melakukan pengurusan pada sejumlah instansi pemerintah, karena tidak memiliki kartu vaksin.


Sebut saja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon, Bank BNI bahkan, dalam perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) setiap masyarakat wajib memiliki kartu vaksin dalam memperoleh Pelayanan publik.


Harusnya, dalam pelayanan publik masyarakat diberikan kemudahan karena, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan, salah satu instansi yang membantu masyarakat dalam memperoleh data kependudukan diantaranya, akte kelahiran, KTP, akte kematian dan kartu keluarga (KK).


Lucunya, ada masyarakat yang tidak memiliki kartu vaksin harus pulang dengan wajah sedih bahkan, marah karena tidak memperoleh pelayanan secara baik.


Dilain pihak, vaksin tidak menjamin seseorang untuk terkena virus Covid-19, karena sebagian masyarakat termasuk Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy bersama istri dan anak dinyatakan, positif terpapar virus Covid-19 meskipun telah divaksin.


Kartu vaksin hanya dibutuhkan saat seseorang akan melakukan perjalanan antar kota, kabupaten dan provinsi baik dengan transportasi darat maupun udara.


Harusnya hal ini menjadi perhatian pemerintah, karena kartu vaksin bukan salah satu dokumen penting dalam memperoleh pelayanan publik, sehingga kita butuhkan perhatian pemerintah terhadap masalah ini.


Dilain pihak sebagian masyarakat yang melakukan vaksinasi Covid-19 karena, ingin mengejar sertifikat vaksin akibat,  sering melakukan perjalanan antar kabupaten, kota dan provinsi. Bahkan, ingin memperoleh bantuan sosial maupun pelayanan publik.


Atas dasar itupun, maka masyarakat beramai-ramai mengikuti program vaksinasi masal yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun swasta bahkan pihak puskesmas di Kota Ambon.


Masyarakat merasa kartu vaksin sangat penting dibandingkan dokumen kependudukan diantaranya, KTP dalam memperoleh pelayanan publik.


"Kita ini warga negara yang memiliki hak untuk.memperoleh pelayanan, kenapa dalam setiap pengurusan kita selalu ditanya soal kartu vaksin, apakah ini tidak mempersulit kita dalam.pelayanan," ungkap salah satu warga Kota Ambon Jona saat ingin memperoleh pelayanan publik.


Dia mengakui, setiap warga negara memiliki hak asasi manusia untuk tidak melakukan vaksin.


"Vaksin itu tidak dapat dipaksa kepada semua masyarakat siapapun, karena dapat melanggar HAM" terangnya.


Sebelumnya, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy mengatakan, berdasarkan ketentuan WHO vaksin tidak dapat dipaksakan.


"Kita tidak dapat memaksakan orang untuk.melakukan vaksin, karena vaksin diperuntukan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dari antar kota, kabupaten dan provinsi di Maluku," katanya.


Mengutip peryataan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan pemerintah hinga saat ini belum menetapkan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi.


Demikian ditegaskan Juru bicara vaksinasi covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmidzi. Menurutnya, kabar mengenai sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat administrasi adalah bohong atau hoaks.


Dikatakan Nadia, sertifikat vaksin Covid-19 belum digunakan untuk menjadi persyaratan administrasi apapun.


"Sampai sekarang vaksinasi sebagai bukti administrasi kami belum lakukan persyaratan tersebut. Kalau ada yang mengatakan saat ini sertifikat vaksin sudah menjadi syarat administrasi itu adalah hoaks ya," kata Nadia.( BN-02)

TerPopuler